Examine This Report on intelijen indonesia

Examine This Report on intelijen indonesia

Blog Article

Hal tersebut, dibuktikan dengan segala tindakan dan sikap yang didasarkan kepada fakta serta tidak terbawa dalam kepentingan-kepentingan pribadi maupun golongan serta adanya ketergantungan pada pihak lain.

Secara etimologis, otonomi daerah merupakan serapan bahasa asing yaitu berasal dari bahasa Yunani. Auto artinya ‘sendiri’ dan namous berarti ‘hukum’. Berarti otonomi daerah adalah kawasan yang memiliki hukum tersendiri. Kemudia pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah diberi pengertian sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah seluas-luasnya merupakan istilah yang sering disuarakan oleh banyak orang terutama para akademisi. Otonomi daerah bukan hal baru bagi Indonesia. Jika melihat catatan sejarah, dapat terlihat perjalanan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah dari masa kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Menurut Amrin Banjarnahor (2013), kolonial Belanda memberikan wewenang pada beberapa daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, terutama untuk daerah-daerah jajahan di Pulau Jawa.

Pasar saham sendiri berfungsi sebagai System di mana saham diperjualbelikan, memungkinkan perusahaan memperoleh modal serta investor mendapatkan keuntungan.

While some marginalized teams have received selected legal recognition, LGBTI people today should be seen as having an ailment, or even be considered as a menace to national safety. Throughout community and countrywide election time, the repression of LGBTI persons is likewise generally utilised to be a marketing Resource to boost incumbent/challenger reputation. Moreover, on December 6, 2022, the Indonesian parliament passed a Monthly bill updating the Legal Code.

Notice: Now you can accessibility our beta presentation of web archives playback with confined written content. Study more about these enhancements.

Berbagai kasus dugaan politisasi intelijen, penyalahgunaan intelijen, hingga inefektivitas intelijen masih mendapatkan respons pengawasan yang minim yang selama ini menjadi penghambat berjalannya agenda reformasi intelijen.

The Legislation on Foundations and pertinent rules define a list of guidelines regarding foundations set up by overseas folks or entities. The Regulation mandates a minimum contribution to the inspiration’s property of a hundred million IDR (USD 10,000). For registration, the minimal contribution have to be documented, the international specific/entity need to give identification, and there should be a press release that the foundation won't be detrimental to your Indonesian Culture, country and state.

The Regulation on Foundations requires each and every Basis to publish the abridged version of its yearly report on an announcement board in its Office environment. Additionally, foundations which have received donations from your condition, overseas functions, or 3rd functions totaling five hundred million Indonesian rupiah (IDR) or even more, or that possess property apart from endowed assets of around twenty billion IDR, need to be audited by a public accountant and have their annual report summaries posted within an Indonesian-language day-to-day newspaper.

You may e mail the internet site proprietor to let them know you had been blocked. Make sure you contain Anything you had been carrying out when this web site came up and the Cloudflare Ray ID observed at The underside of the page.

Widodo’s son, Gibran Rakabuming Raka, is additionally Prabowo’s vice presidential operating mate. Civil society is concerned that Prabowo’s likely victory will cause extra erosion of civic freedoms in the world’s 3rd-biggest democracy. Make sure you begin to see the News Things down below With this report for more depth.

Awani Yamora Masta menggarisbawahi pentingnya sistem rekrutmen berbasis kompetensi dan bukan kedekatan politik. Politisasi rekrutmen masih menjadi masalah yang harus diatasi agar BIN tetap profesional.

When this comes about, then the general public problem with regard to the President’s status as only one user of BIN plus the politicization of this Corporation is going to be away from position.

Abstrak Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di era baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim seperti Entrance Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi Islam. Artikel ini mencoba memahami mengapa dan bagaimana Ahmadiyah menjadi focus on serangan kekerasan oleh beberapa kelompok Muslim di era pasca Suharto dengan meningkatnya kelompok fundametalis Islam setelah menemukan kebebasan baru beragama. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor politik, ekonomi dan teologi Islam muncul sebagai faktor penting yang mengkontribusi atas serangan kekerasan. Melalui identifikasi studi kasus tertentu penyerangan di kota-kota lintas pulau Jawa dan Lombok, saya juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dan sejauhmana efektifitas kebijakan tersebut untuk menyelesaikan masalah.

The Constitutional Court was 1st set up on November nine, 2001 as being a consequence from the third Modification to the Constitution from the Republic Indonesia. In contrast to the Supreme Court, the Constitutional Court docket is just not an appellate court. Its decision is closing and binding and, as a result, cannot be challenged. Write-up 24C of the Constitution states that the powers of the Constitutional Court are initial, to evaluate the legislation produced from the Constitution; next, to solve disputes concerning condition institution; third, to take care of dissolution of political functions; fourth, to solve disputes over election success; and fifth, to rule on president’s impeachment. In relation to the entire process of impeachment, the jurisdiction in the Court docket is barely limited to The difficulty periksa di sini of regulation on whether the President and/or even the Vp are responsible in undertaking the functions prohibited via the Constitution. The choice on regardless of whether to eliminate the President and/or maybe the Vice President remains to be under the authority of the Folks’s Consultative Assembly.